Serang – Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Provinsi Banten menyatakan dukungan terhadap klarifikasi yang disampaikan Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, terkait isu yang beredar di media sosial mengenai dugaan penggunaan dana negara oleh putrinya, Risya Azzahra Natakusumah, untuk menghadiri konser dan fan meeting K-Pop di Korea Selatan.
Ketua DPD KNPI Provinsi Banten, Kiki Fauzi, menegaskan bahwa ruang publik harus diisi dengan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, masyarakat tidak boleh terburu-buru menghakimi seseorang hanya berdasarkan narasi yang belum terbukti.
“Kami mendukung klarifikasi yang telah disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur Banten. Semua pihak harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Jangan membangun opini atau melontarkan tuduhan tanpa data dan bukti yang sah. Kritik adalah bagian dari demokrasi, tetapi harus disampaikan secara objektif, berlandaskan fakta, dan tidak menjadi sarana penyebaran fitnah,” tegas Kiki Fauzi.
Sementara itu, Sekretaris DPD KNPI Provinsi Banten, Asep Awaludin, mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk lebih cerdas dan bijak dalam menggunakan media sosial.
“Kami mengimbau seluruh masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Sebelum menyebarkan sebuah informasi, pastikan terlebih dahulu kebenarannya. Mari bersama-sama membangun budaya literasi digital yang sehat, menjaga etika bermedia sosial, dan menghormati proses klarifikasi berdasarkan fakta serta ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Asep Awaludin.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah membantah tegas tuduhan bahwa putrinya menggunakan dana APBN maupun APBD untuk membiayai hobi menghadiri konser K-Pop di Korea Selatan.
“Di APBN-nya di anggaran mana masuknya? Kalau simpang siur ya ngapain ditanggapin? Tanya tuh sama yang buat beritanya,” kata Dimyati kepada wartawan.
Dimyati juga menjelaskan bahwa putrinya telah mandiri secara finansial sebagai seorang pengusaha. Menurutnya, seluruh biaya perjalanan dan kegiatan tersebut berasal dari penghasilan pribadi hasil usahanya, bukan dari anggaran negara. Ia bahkan menyebut penghasilan putrinya lebih besar daripada dirinya dan kerap membantu orang tuanya secara finansial.
DPD KNPI Provinsi Banten mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga iklim demokrasi yang sehat dengan mengedepankan fakta, data, dan etika dalam menyampaikan pendapat. Kritik terhadap pejabat publik merupakan hak masyarakat, namun harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak disertai tuduhan tanpa bukti yang dapat merugikan nama baik seseorang maupun menyesatkan opini publik.
