Oleh: Fauzan Fadel
BANTENLINE.COM, Sebagai pelaku usaha yang bergerak di bidang logistik dan supply chain, saya merasa perlu menyampaikan kegelisahan yang saat ini dirasakan oleh banyak pelaku usaha, profesional, dan masyarakat Indonesia.
Saya percaya Indonesia adalah negara besar dengan sumber daya alam melimpah, bonus demografi yang luar biasa, serta potensi menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia.
Namun jika kita jujur melihat kondisi saat ini, Indonesia sedang menghadapi akumulasi persoalan yang tidak bisa dianggap biasa.
Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
Secara statistik, ekonomi Indonesia memang tumbuh 5,61% pada Triwulan I 2026. Namun pertumbuhan tersebut juga ditopang oleh lonjakan belanja pemerintah yang tumbuh 21,81%.
Di sisi lain, banyak pelaku usaha merasakan realitas yang berbeda.
Rupiah mengalami tekanan.
Biaya produksi meningkat.
Bahan baku impor semakin mahal.
Margin usaha semakin tipis.
Daya beli masyarakat belum pulih sepenuhnya.
Banyak perusahaan menunda ekspansi dan lebih fokus bertahan dibanding berkembang.
Pertumbuhan ekonomi di atas kertas belum sepenuhnya dirasakan secara merata di lapangan.
Namun persoalan Indonesia hari ini bukan hanya ekonomi.
Krisis Kepercayaan
Yang paling mengkhawatirkan adalah munculnya krisis kepercayaan.
Dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat menyaksikan berbagai kasus yang melibatkan pejabat negara, kepala daerah, BUMN, hingga program-program strategis nasional.
Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa sepanjang 2010–2024 terdapat 356 kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Bahkan belum genap satu tahun setelah pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024, kembali muncul sejumlah kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dan OTT.
Ini menunjukkan bahwa persoalan korupsi bukan lagi persoalan individu.
Ini adalah persoalan sistem.
Persoalan tata kelola.
Persoalan pengawasan.
Persoalan integritas.
Persoalan efektivitas penggunaan uang rakyat.
Korupsi BUMN dan Beban Negara
Persoalan yang sama juga terlihat di lingkungan BUMN.
Transparency International Indonesia mencatat bahwa hanya dari 16 perkara korupsi besar di lingkungan BUMN selama periode 2000–2024, kerugian keuangan negara mencapai sekitar Rp83,3 triliun.
ICW bahkan mencatat bahwa selama 2016–2023 terdapat sedikitnya 212 kasus korupsi di lingkungan BUMN, dengan kerugian negara sekitar Rp64 triliun dan ratusan pejabat BUMN terseret kasus hukum.
Kasus-kasus besar yang muncul di berbagai sektor, mulai dari keuangan, energi, pertambangan hingga rantai pasok nasional, menunjukkan bahwa reformasi tata kelola belum berjalan secepat yang diharapkan.
Program Besar Harus Siap Dievaluasi
Saya mendukung setiap program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memiliki tujuan mulia untuk memperbaiki kualitas gizi generasi masa depan.
Namun program dengan anggaran yang sangat besar harus siap dievaluasi secara terbuka dan objektif.
Masyarakat berhak bertanya:
Apakah manfaat yang dihasilkan sudah sebanding dengan anggaran yang digunakan?
Apakah tata kelolanya sudah cukup kuat?
Apakah ruang fiskal negara masih cukup untuk mendukung sektor produktif lainnya seperti industri, logistik, pertanian, UMKM, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur?
Pertanyaan seperti ini bukan bentuk penolakan.
Justru bentuk tanggung jawab agar setiap rupiah uang rakyat menghasilkan dampak yang maksimal.
Koperasi Merah Putih: Niat Baik Saja Tidak Cukup
Hal yang sama berlaku terhadap program Koperasi Merah Putih.
Saya mendukung penguatan ekonomi desa dan pemberdayaan masyarakat.
Namun kita harus realistis.
Hari ini masyarakat berbelanja bukan hanya beras.
Masyarakat membeli susu, air minum, kebutuhan bayi, produk kebersihan, makanan ringan, obat-obatan, layanan pembayaran digital, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya.
Yang bersaing bukan sekadar toko.
Yang bersaing adalah sistem supply chain.
Jaringan ritel modern telah membangun distribusi, teknologi, manajemen inventori, dan jaringan pemasok selama puluhan tahun.
Karena itu Koperasi Merah Putih tidak boleh hanya menjadi proyek pembangunan gedung atau program administratif.
Koperasi harus mampu menjadi pusat ekonomi desa yang profesional, efisien, digital, memiliki akses pembiayaan, memiliki produk yang kompetitif, dan mampu bersaing secara sehat.
Jika tidak, maka kita berisiko menciptakan program besar yang sulit berkelanjutan.
Krisis Sosial dan Budaya
Di tengah tekanan ekonomi, masyarakat juga menghadapi tekanan sosial yang semakin nyata.
Lapangan kerja berkualitas belum tumbuh secepat jumlah angkatan kerja.
Generasi muda menghadapi persaingan yang semakin ketat.
Biaya hidup meningkat.
Di saat yang sama, kita juga menghadapi tantangan budaya.
Budaya kerja keras, integritas, profesionalisme, dan produktivitas harus kembali menjadi fondasi pembangunan bangsa.
Karena negara tidak dibangun hanya oleh APBN.
Negara dibangun oleh karakter manusianya.
Indonesia Membutuhkan Problem Solver
Indonesia sesungguhnya tidak kekurangan sumber daya alam.
Tidak kekurangan anggaran.
Tidak kekurangan talenta.
Yang mulai langka adalah kepemimpinan yang mampu mengubah potensi menjadi hasil nyata.
Kita membutuhkan lebih banyak pemimpin yang memahami dunia usaha.
Pemimpin yang memahami industri.
Pemimpin yang memahami logistik dan supply chain.
Pemimpin yang memahami bagaimana menciptakan lapangan kerja.
Pemimpin yang memahami bagaimana memperkuat produksi nasional, meningkatkan ekspor, memperkuat TKDN, mengurangi ketergantungan impor, dan membangun daya saing bangsa.
Indonesia tidak membutuhkan lebih banyak slogan.
Indonesia membutuhkan lebih banyak solusi.
Saya masih percaya masa depan Indonesia sangat besar.
Namun untuk mencapainya, kita harus berani jujur melihat masalah yang ada.
Karena alarm sedang berbunyi.
Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang berani memperbaiki dirinya sebelum terlambat.
—
Tentang Penulis
Fauzan Fadel adalah pelaku usaha di bidang logistik, supply chain, perdagangan, dan pengembangan bisnis. Aktif dalam berbagai organisasi dunia usaha dan kemasyarakatan seperti KADIN, HIPMI, HIPPI, REPNAS, dan ICMI.
Meraih gelar Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) dari RMIT University dan Master of Business Administration (MBA) dari Institut Teknologi Bandung.
Fauzan meyakini bahwa masa depan Indonesia harus dibangun melalui inovasi, integritas, produktivitas, penguatan industri nasional, efisiensi logistik, dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.(*)
