BANTENLINE.COM PANDEGLANG – Dewan pengurus cabang angkatan muda Indonesia raya ( DPC-AMIRA) Kabupaten Pandeglang, merupakan organisasi yang sengaja di bentuk untuk mewadahi kaum muda dan mahasiswa yang senantiasa memberikan warna pada setiap perjalanan kontruksi sosial dan menjadi kontrol bagi kebijakan pemerintah yang irasional.
Tepat di hari Kamis 26 Januari 2023 angkatan muda Indonesia raya kab. Pandeglang lagi-lagi menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor unit layanan pengadaan (ULP) Kabupaten Pandeglang sebagai bentuk rasa kekecewaan kaum muda terhadap sistim lelang yang di tayangkan oleh ihak (ULP) melalui Layanan Pengadaan Sistem Elektronik barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Pandeglang.
Korlap aksi unjuk rasa tersebut Burhanudin mengungkapkan bahwa, berdasarkan hasil kajian dan advokasi para pengurus kami memberikan kesimpulan bahwa lelang yang di selenggarakan oleh pihak ULP sangat tidak rasional Maka seharus nya Metode lelang pemerintah dilakukan secara akuntabel dan mengedepankan rasionalisme pengadaan lelang, dalam system gugur yang semestinya dilakukan pemenang lelang.
Memilih perusahaan yang penawar terendah dengan mempertimbangkan rasionalisasi harga
penawaran yang tertuang dalam Harga Perkiraan Sementara (HPS), dikabupaten Pandeglang justru ditemukan sejumlah pemenang lelang Tender dimenangkan oleh perusahaan yang harga penawaran tertinggi dan menggagalkan perusahaan dengan alasan yang tidak masuk akal dan terkesan dipaksakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pandeglang.
Belum lagi hasil investigasi kami di lapangan, penggalan peserta Lelang salah satunya sejumlah
perusahaan digugurkan dengan alasan belum membayar BPJS Ketenaga Kerjaan Pada Bulan Januari,
padahal bulan januari pada saat proses pengadaan barang dan jasa berlangsung pada bulan yang sama
dan belum berkewajiban untuk membayar Biaya Iuran BPJS Ketenaga Kerjaan yang biasanya dibayarkan pada bulan setelahnya (Februari). Dan hasil pantauan kami pada link LPSE Kabupaten Pandeglang hampir 70% paket lelang dimenangkan dengan peserta penawar yang lebih tinggi.
Adapun tuntutan yang kami berikan antara lain:
- Jadwalkan ulang lelang yang di selenggarakan oleh ULP kab. Pandeglang melalui layanan pengadaan sistem elektronik
- Pecat kepala ULP Karena di nilai tidak begung menyelenggarakan lelang yang bersih dari kolusi dan nepotisme
- Aparat penegak hukum (APH) harus memanggil para oknum yang terlibat dalam hal lelang tersebut.
