Minggu, 19 April 2026
Kabupaten TangerangPolitik

Audiensi dengan KPU Tangerang, HIMATA Banten Paparkan 3 Tantangan Pemilihan Serentak 2024

BANTENLINE.COM, TANGERANG – Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Tangerang (HIMATA) Banten Raya mendatangi Kantor KPU Kab. Tangerang untuk melakukam audiensi pada Senin (30/05/2022).

Dalam kesempatan audiensi tersebut, HIMATA Banten memaparkan ada 3 (tiga) tantangan dalam penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2024.

“Hasil diskusi internal kami, setidaknya ada 3 tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan pemilihan serentak 2024 nanti seperti evaluasi kejadian Pemilu 2019, polarisasi bangsa, dan kehadiran millenial dan Gen-Z,” ucap Fathurahman, Ketua HIMATA Banten.

Lebih lanjut, Aldo Pradana Sekretaris Departemen Advokasi menyebut kehadiran generasi milenial dan Gen-Z serta kemungkinan lahirnya polarisasi bangsa menjadi tantangan yang serius yang harus diantisipasi.

Baca Juga:  Kiki Fauzi Ketum DPP. PMN Stop Hoax Langka BBM & Apresiasi DPR RI (Dasco)Respons Cepat Aspirasi Rakyat, Harga BBM Pertalite Dipastikan Tidak Naik

“Polarisasi bangsa itu kan akarnya kurangnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap politik, masifnya hoaks yang beredar dan fanatisme berlebih terhadap salah satu calon. Artinya, pendidikan politik kepada masyarakat yang rentan bersikap fanatisme berlebih dan pemberian informasi secara aktif harus dilakukan maksimal oleh KPU,” ucap Aldo

“Kemudian, kehadiran Millenial dan Gen-Z dalam Pemilihan serentak 2024 nanti angkanya cukup besar diatas 30% dari total DPT. Ya gabisa lah pemberian informasi pemilihan dilakukan lewat metode-metode jadul, harus kreatif dan inovatif baik dalam bentuk iklan politik maupun sosial movement,” tambahnya.

Baca Juga:  Sengketa Lahan Kampung Dukuh, Majelis Hakim Vonis Bebas Ahli Waris

Senada dengan Aldo, Faris Amrullah Kepala Departemen Advokasi menyinggung evaluasi pelaksanaan Pemilu 2019 yang memakan banyak korban dan harus diantisipasi untuk pemilihan serentak tahun 2024.

“Pemilu 2019 itu kan telah memakan banyak korban, baik yang meninggal ataupun yang sakit. Untuk mengantisipasi itu, ya kami mendorong agar Pemerintah melalui KPU biar bisa ngasih jaminan kesehatan dan asuransi kematian untuk petugas penyelenggara AdHoc dilapangan,” ujar Faris Amrullah.

Pewarta: Zidni As-Salam

Tinggalkan Balasan