Bantenline.com, Serang – Di tengah kondisi darurat yang sedang melanda negeri ini, ketika rakyat masih bergulat dengan persoalan ekonomi, kesenjangan sosial, dan krisis multidimensi, justru para elite politik dan pemangku kebijakan sibuk mempertontonkan drama kekuasaan.
Demikian Ketua Pengurus Kordinator Cabang ( PKC ) PMII BANTEN, Winah Setiawati menyampaikan saat melakukan aksi di depan kantor DPRD BANTEN, Serang ( 1/9/25 ).
Ia menyayangkan pada situasi saat ini yang semakin menunjukkan bahwa demokrasi telah dibajak oleh kepentingan segelintir orang, sementara suara rakyat semakin terpinggirkan. Kehadiran DPR semestinya menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan justru menjadi bagian dari masalah yang semakin memperlebar jurang ketidakadilan sosial dan ekonomi.
Dalam aksi itu, PKC PMII Banten mendesak pemerintah dan DPR untuk berhenti bertindak sewenang-wenang kepada masyarakat sipil dan mahasiswa.
“Negara seharusnya hadir melindungi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat, bukan justru mengintimidasi dengan cara represif. Suara mahasiswa adalah suara rakyat, dan suara rakyat adalah suara kebenaran,” tegas Winah.
Diketahui dalam gerakan PKC PMII Banten itu, masa aksi langsung ditemui oleh ketua DPRD BANTEN dan DANREM, aksi berjalan dengan kondusif.
Tuntutan Aksi PKC PMII BANTEN:
1. Tolak kenaikan tunjangan DPR RI, sebuah kemewahan yang tidak berempati saat masyarakat kesulitan — berdasarkan kondisi nyata di Banten.
2. Efisiensi anggaran pendidikan dalam APBD Banten harus konsisten — dan menjadi contoh bagi lembaga negara, termasuk DPR. Alokasi efisiensi langsung untuk pendidikan dan infrastruktur seharusnya.
3. Mahasiswa dan masyarakat bersama mengawasi anggaran publik, mengingat masih terjadi pemotongan keras yang berpeluang merugikan sektor pendidikan dan modal publik lainnya.
4. Kapolri wajib instruksikan penghentian kekerasan dan penggunaan kekuatan berlebihan terhadap demonstran, demi hak berekspresi yang aman dan tertib.
5. Tuntaskan pengangguran di Banten dan prioritaskan tenaga kerja lokal — mengingat TPT masih tinggi (6,64 %), dan jutaan warga kerja belum mendapatkan pekerjaan layak.
Perkuat pengawasan terhadap praktik calo kerja yang merugikan pencari kerja dan melemahkan akses legal masyarakat terhadap lapangan kerja.
6. Menuntut adanya transparansi pemeriksaan pengeroyokan wartawan dan siswa SMKN 2 Kota Serang
Kami menuntut keadilan dan transparansi. Dengan pengangguran masih tinggi (TPT 6,64 %), sementara elit justru menaikkan tunjangan mereka. Kami mengecam kekerasan aparat, mendesak pengawasan anggaran, dan menuntut penempatan tenaga kerja lokal. Rakyat butuh kerja, bukan kebijakan yang memperkaya segelintir orang
