BANTENLINE.COM, – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kota Jakarta Utara mendukung upaya percepatan terwujudnya system buffer area bagi trailer yang melakukan kegiatan di wilayah kerja Pelabuhan Tanjung Priok untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas, produktivitas dan keselamatan angkutan peti kemas/barang di wilayah Jakarta Utara, kata Arief Dharmawanto, Ketua KADIN Jakarta Utara kepada pers di Tanjung Priok, Selasa (07/07).
Menurut Arief, buffer area tersebut diharapkan dapat segera diwujudkan melalui kerja sama antara KADIN DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta dan asosiasi usaha terkait yang melakukan kegiatan di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok.
“Kami akan mendorong agar buffer area di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok dapat diwujudkan melalui KADIN DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta. Sebab, salah satu alternatif dapat dikaji adalah pemanfaatan lahan milik pemerintah yang dinilai memiliki potensi untuk mendukung buffer area.” kata Arief usai beraudiensi dengan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Provinsi DKI Jakarta.
Dalam kunjungannya ke DPW ALFI DKI Jakarta, Ketua KADIN Kota Jakarta Utara didampingi Wakil Ketua Bidang Organisasi, Wakil Ketua Bidang Transportasi dan Logistik, Wakil Ketua Bidang Keuangan dan beberapa Komite Tetap.
Sedangkan Pihak DPW ALFI DKI Jakarta hadir Ketua Umum Adil Karim, Sekretaris Fauzan A Musa, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Rifan Zamroni,Wakil Ketua Umum Bidang Logistik dan Pergudangan Ahmad Sugiono, Bendahara Ferry Armanda dan Sekretaris Eksekutif Budi Wiyono.
Dalam pertemuan tersebut KADIN Kota Jakarta Utara dan DPW ALFI DKI Jakarta membahas berbagai isu strategis yang menjadi perhatian bersama yang dihadapi Kota Administratif Jakarta Utara seperti masalah bahan bahar minyak (BBM) untuk trailer, kemacetan lalu lintas, peningkatan sumber daya manusia (SDM) serta pengembangan potensi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Wakil Ketua KADIN Kota Jakarta Utara Bidang Transportasi dan Logistik Andry Kristanto menambahkan bahwa keberadaan buffer area bagi trailer diharapkan bisa mengatasi kemacetan di wilayah Jakarta Utara, meningkatkan produktivitas angkutan peti kemas/barang di Pelabuhan Tanjung Priok dan menekan angka kecelakaan lalu lintas serta membantu mengurangi potensi parkir kendaraan di lokasi yang tidak semestinya di Jakarta Utara.
“Bahkan bagi Pemerintah Kota Jakarta dan Provinsi DKI Jakarta dengan adanya buffer area tersebut dapat memberikan pendapatan asli daerah. Berpotensi memberikan tambahan pendapatan daerah serta menciptakan peluang ekonomi bagi pelaku UMKM di wilayah ini juga bisa berkembang bila memanfaatkan buffer area tersebut nantinya,” kata Andry.
Wakil Ketua Bidang Organisasi KADIN Kota Jakarta Utara, M. Juprie, menambahkan bahwa keberadaan buffer area juga bisa dilengkapi dengan dapat dipertimbangkan keberadaan SPBU khusus untuk trailer yang melakukan kegiatan di wilayah Jakarta utara, kehususnya di Pelabuhan Tanjung Priok, sehingga antrean truk di SPBU yang ada di Jakarta Utara tidak menimbulkan kemacetan.
Sementara itu Ketua Umum DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim, berharap kepada KADIN Kota Jakarta Utara, melalui KADIN DKI Jakarta dan Pemkot Jakarta Utara serta Pemprov DKI Jakarta dapat mendorong terwujudnya buffer area tersebut.
“ALFI DKI Jakarta dan KADIN kota Jakarta Utara maupun bersama KADIN DKI Jakarta siap bekerjasama untuk mewujudkan buffer area tersebut. Namun buffer area tersebut tidak sebagai tempat parkir, tapi tempat transit trailer menunggu waktu yang ditentukan pihak Terminal untuk menaikkan peti kemas ke atas kapal. Istilah yang populer di dunia logistik dinamakan Terminal Booking System (TBS),” katanya.
Menurut Adil, buffer area tersebut harus memiliki sistem yang terintergrasi dengan sistem di Bea Cukai dan Terminal di Pelabuhan Tanjung Priok, sehingga lalu lintas trailer di dalam terminal dan di luar terminal dapat terkontrol, teratur, tertib dan lancer.
Namun untuk mengatasi masalah kemacetan di Jakarta Utara, kata Adil, selain buffer area, diperlukan pula penataan tata ruang, lokasi pool kendaraan, depo peti kemas, serta pengaturan arus lalu lintas secara bertahap sebagai TBS, tetapi Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Administratif Jakarta Utara memperbaiki tata ruang, terutama untuk Lokasi pool kendaraan truk, depo peti kemas kosong maupun depo peti kemas isi serta menata jalu lalu lintas trailer.
Sedangkan untuk meningkatkan kompetensi SDM, menurut Adil, ALFI telah memiliki lembaga pelatihan Bernama ALFI Institute yang menggunakan modul standar internasional dari UN-ESCAP, untuk Tingkat basic freight forwarding, intermediate freight forwarding, FIATA Diploma. Selain itu, lanjutnya, ALFI bersama ASDEKI dan APTRINDO juga memiliki lembaga sertifikasi kompetensi bernama LSP Logistik Insan Prima.
KADIN Kota Jakarta Utara dan DPW ALFI DKI Jakarta berkomitmen memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, Pelindo, serta para pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung terciptanya sistem logistik yang semakin efisien, aman, dan berdaya saing.(*)
