Jakarta, 5 Februari 2026 — Dewan Pengurus Pusat Persatuan Moderat Nasional (DPP PMN) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Peme
rintah (PP) tentang Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK). Kebijakan ini dipandang sebagai bagian dari upaya strategis dalam memperkuat perlindungan kesehatan anak dan remaja di Indonesia.
DPP PMN menilai bahwa meningkatnya konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan di kalangan anak-anak berpotensi menimbulkan dampak kesehatan jangka panjang, antara lain risiko obesitas, diabetes, dan gangguan metabolik lainnya. Oleh karena itu, langkah pengendalian melalui instrumen cukai dinilai relevan dan berorientasi pada kepentingan kesehatan publik.
Kiki Fauzi, Ketua Umum DPP Persatuan Moderat Nasional menyampaikan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.
“DPP PMN mendukung penuh langkah KPAI dalam mendorong percepatan penerbitan PP Cukai MBDK. Kebijakan ini tidak hanya memiliki dimensi fiskal, tetapi juga merupakan bentuk keberpihakan negara dalam melindungi kesehatan generasi muda. Negara perlu hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, kuat, dan berkualitas,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP PMN Asep Awaludin menekankan pentingnya aspek pencegahan sejak dini melalui regulasi yang tepat.
“Upaya perlindungan kesehatan anak harus dimulai dari kebijakan yang preventif. Pengaturan cukai MBDK merupakan langkah konkret untuk menekan konsumsi gula berlebih pada anak. Ini adalah bagian dari tanggung jawab moral dan sosial kita dalam menyiapkan generasi yang lebih sehat dan produktif di masa depan,” ujar Asep Awaludin.
Lebih lanjut, DPP PMN memandang bahwa kebijakan cukai minuman berpemanis juga dapat menjadi instrumen edukasi publik untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pola konsumsi sehat. Untuk itu, implementasinya diharapkan disertai dengan sosialisasi yang komprehensif dan berkelanjutan.
DPP PMN mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, dunia pendidikan, keluarga, dan masyarakat luas, untuk bersama-sama mendukung kebijakan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.
Perlindungan kesehatan anak, menurut DPP PMN, merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Humas DPP Persatuan Moderat Nasional
Jl. Mangga Besar IV E No.12a, Jakarta Barat.
