BANTENLINE.COM — Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Provinsi Banten meminta seluruh pihak untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian, tabayun, serta penghormatan terhadap privasi dalam menyikapi informasi yang beredar terkait kehidupan pribadi Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah.
Ketua DPD KNPI Banten Kiki Fauzi dan Sekretaris DPD KNPI Banten Asep Awaludin menilai bahwa informasi yang beredar di ruang publik saat ini belum dapat dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan mengenai kehidupan pribadi maupun hubungan personal Wakil Gubernur Banten dengan pihak tertentu.
“Kami melihat isu ini harus disikapi secara proporsional. Jangan sampai informasi yang belum terverifikasi secara independen kemudian berkembang menjadi kesimpulan atau tuduhan yang merugikan nama baik seseorang,” ujar Kiki Fauzi.
Menurut Kiki, sebagai pejabat publik, Achmad Dimyati Natakusumah memang memiliki tanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas pemerintahan. Namun demikian, ruang privat dan kehidupan pribadi seseorang tetap harus dihormati sepanjang tidak berkaitan dengan pelanggaran hukum atau penyalahgunaan kewenangan.
Senada dengan itu, Asep Awaludin mengajak masyarakat Banten untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang beredar melalui media sosial maupun pemberitaan yang belum memiliki kepastian fakta.
“Kami mengajak masyarakat untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah. Jangan menghakimi seseorang hanya berdasarkan informasi yang belum memiliki pembuktian yang kuat. Kalau ada informasi yang dianggap penting, berikan ruang kepada pihak yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi,” kata Asep.
DPD KNPI Banten juga mengingatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk insan media dan pengguna media sosial, agar tetap menjunjung tinggi etika dalam menyampaikan informasi, khususnya informasi yang menyangkut kehidupan pribadi seseorang.
Bagi KNPI Banten, perbedaan pandangan politik maupun kritik terhadap pejabat publik merupakan bagian dari demokrasi. Namun, kritik harus tetap disampaikan berdasarkan fakta, kepentingan publik, serta tidak berubah menjadi serangan terhadap kehidupan pribadi yang belum terbukti kebenarannya.
“Kami tidak ingin isu personal justru mengganggu fokus pemerintah daerah dalam menjalankan pelayanan dan pembangunan bagi masyarakat Banten. Mari kita kawal kinerja pemerintah secara objektif, kritis, dan konstruktif,” tegas Kiki Fauzi.
DPD KNPI Banten menyatakan akan terus mendorong budaya demokrasi yang sehat, literasi informasi, serta penggunaan ruang digital secara bertanggung jawab. Masyarakat diharapkan dapat membedakan antara fakta, informasi yang masih perlu diverifikasi, opini, dan spekulasi.
DPD KNPI Banten juga menghormati hak Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah untuk memberikan klarifikasi atas berbagai informasi yang berkembang mengenai dirinya.
