Jakarta, 24 Februari 2026 — Dewan Pengurus Pusat Persatuan Moderat Nasional (DPP PMN) melaksanakan audiensi dan silaturahmi resmi di Kantor Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Audiensi tersebut diterima langsung oleh Natalius Pigai selaku Menteri HAM RI, didampingi jajaran pejabat di lingkungan Kementerian HAM.
DPP PMN hadir dipimpin oleh Ketua Umum Kiki Fauzi, didampingi Wakil Ketua Umum Asep Awaludin, serta jajaran pengurus DPP PMN lainnya. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat, konstruktif, dan penuh semangat kolaborasi.
Audiensi ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi kelembagaan sekaligus memaparkan program strategis DPP PMN, khususnya Aksi Pembinaan HAM di berbagai daerah serta rencana Program Pendampingan HAM berbasis komunitas.
Dalam pemaparannya, Ketua Umum Kiki Fauzi menegaskan komitmen DPP PMN dalam mendukung penguatan budaya HAM di Indonesia.
“Kami hadir untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan komitmen konkret DPP PMN dalam menjalankan Aksi Pembinaan HAM di daerah-daerah. Kami ingin memastikan nilai-nilai hak asasi manusia tidak hanya menjadi wacana, tetapi dipahami dan diimplementasikan secara nyata oleh masyarakat,” ujar Kiki Fauzi.
Ia menambahkan bahwa pendekatan yang digunakan akan menitikberatkan pada edukasi publik, pelatihan kader daerah, dialog lintas elemen, serta sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan setempat.
Wakil Ketua Umum Asep Awaludin turut memperkuat komitmen tersebut dengan menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan.
“Program Pendampingan HAM yang kami rancang tidak bersifat seremonial. Kami ingin membangun sistem pendampingan yang terstruktur, responsif, dan berbasis kebutuhan masyarakat di lapangan, khususnya dalam penguatan literasi hukum dan perlindungan hak warga negara,” tegas Asep Awaludin.
Sementara itu, Menteri HAM RI, Natalius Pigai, menyambut baik inisiatif DPP PMN dan memberikan arahan agar program pembinaan dan pendampingan HAM dilaksanakan secara terukur serta selaras dengan kebijakan nasional di bidang pemajuan dan perlindungan HAM.
“Kami membuka ruang kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat. Pembinaan HAM harus menjangkau daerah-daerah dan menyentuh akar persoalan. Program yang dirancang perlu berbasis data, memiliki indikator keberhasilan yang jelas, dan membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia,” ujar Natalius Pigai.
Beliau juga mendorong agar DPP PMN dapat berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperluas edukasi HAM, memperkuat jejaring masyarakat sipil, serta membantu menciptakan ekosistem perlindungan HAM yang inklusif dan berkeadilan.
Audiensi ini menjadi langkah awal dalam membangun kemitraan strategis antara DPP PMN dan Kementerian HAM RI guna menghadirkan program pembinaan dan pendampingan HAM yang sistematis, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat di berbagai daerah.
Jakarta, 24 Februari 2026
Dewan Pengurus Pusat
Persatuan Moderat Nasional (DPP PMN)
