JAKARTA – PT Krakatau Steel (Persero) Tbk terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat keterbukaan informasi publik. Hal tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan perusahaan dalam agenda Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.
Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu (11/11/2026), dengan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk mendapatkan jadwal presentasi pada Sesi 2 yang bertempat di Ruang Partisipasi Komisi Informasi Pusat RI.
Dalam agenda tersebut, Krakatau Steel mengikuti tahapan presentasi uji publik bersama sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) lainnya, di antaranya PT ASABRI (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), dan PT Pertamina (Persero).
Presentasi uji publik Monev KIP 2026 merupakan salah satu tahapan penting dalam proses monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik.
Melalui kegiatan ini, badan publik diharapkan dapat menunjukkan komitmen, implementasi, serta berbagai upaya yang telah dilakukan dalam menyediakan informasi yang transparan, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat.
Keikutsertaan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk terus memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).
Sebagai perusahaan BUMN yang memiliki peran strategis dalam industri baja nasional, keterbukaan informasi menjadi salah satu aspek penting dalam membangun kepercayaan publik sekaligus mendorong terciptanya tata kelola perusahaan yang profesional dan bertanggung jawab.
Melalui momentum Presentasi Uji Publik Monev KIP 2026 ini, Krakatau Steel diharapkan terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik serta memperkuat budaya keterbukaan informasi di lingkungan perusahaan.
Komitmen tersebut sekaligus menjadi bagian dari kontribusi Krakatau Steel dalam mendukung terwujudnya tata kelola BUMN yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
