BANTENLINE.COM PANDEGLANG, – Sekelompok masyarakat yang menamakan diri Masyarakat Pandeglang Menggugat menggelar aksi protes di dalam ruang sidang paripurna DPRD Pandeglang. Aksi tersebut membuat jalannya sidang terpaksa ditunda sementara.
Dalam aksinya, massa mendesak agar DPRD Pandeglang dibubarkan karena dinilai hanya menghabiskan uang rakyat tanpa memberikan kinerja yang berarti.
Mukhlas, selaku penanggung jawab gerakan, menyatakan bahwa DPRD Pandeglang tidak lagi menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara baik.
“Iya, DPRD Pandeglang hari ini sepertinya hanya menghambur-hamburkan uang rakyat saja tanpa ada kinerja yang jelas,” tegasnya.
Mukhlas juga membeberkan besaran tunjangan dan fasilitas yang diterima anggota DPRD Pandeglang setiap bulannya, antara lain:
• Tunjangan Komunikasi Intensif: Rp 6.300.000 – Rp 14.700.000
• Dana Operasional: Rp 4.200.000 – Rp 12.600.000
• Tunjangan Transportasi: Rp 11.800.000
• Tunjangan Reses: Rp 6.300.000 – Rp 14.700.000
• Tunjangan Perumahan: Rp 10.000.000 – Rp 12.000.000
Menurutnya, jumlah pengeluaran tersebut sangat besar dan tidak sebanding dengan kondisi masyarakat Pandeglang yang masih diliputi kemiskinan ekstrem serta banyaknya rumah tidak layak huni.
“Mereka hidup dengan fasilitas mewah dari uang rakyat, sementara rakyat sendiri masih banyak yang kesulitan hidup. Ini bentuk pengkhianatan terhadap amanah,” tutupnya.**
