Dalam beberapa pekan terakhir terjadi eskalasi penyebutan nama para kandidat Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Pemantiknya adalah rilis survei dan juga opini para pengamat maupun politisi. Eskalasi dari survei berasal dari ramainya rilis hasil survei baik dari lembaga survei yang namanya sudah dikenal maupun yang baru belakangan muncul. Atensi publik dan media tak jauh dari soal tingkat keterkenalan dan elektabilitas kandidat secara peroranganMasyarakat Indonesia paling mudah disentuh hatinya. Gampang iba dan hilang rasionalitasnya. Lihat orang dizalimi, iba. Padahal, kadangkala itu setingan,Pemilih karena faktor psikologis ini jumlahnya mayoritas. Sadar akan fakta politik ini, banyak politisi kemudian menebar pencitraan. Buat atraksi yang bisa menarik hati rakyat. Lakukan survei untuk mengetahui sikap dan performence apa saja yang disukai serta mampu menyentuh hati pemilih. Termasuk cara berpakaian, gembel mana yang perlu didatangi, dll. Inilah atraksi politik yang selama ini dianggap mampu menghipnotis pemilih. Selama faktor emosional mendominasi cara rakyat memilih, maka politik akan diwarnai oleh panggung teatrikal. Para calon akan bermain watak dan melakukan akrobat politik untuk menipu pemilih. Akibatnya, dunia politik akan menjadi panggung sandiwara yang penuh kebohongan. Hasilnya, elit politik yang terpilih adalah tokoh bohong-bohongan. Prestasi nol, modalnya cuma pencitraan. Dan faktanya, banyak pemimpin dan elit politik yang terpilih adalah para pemain sirkus yang sebenarnya tidak mengerti banyak hal tentang bagaimana mengelola negara. Tidak tahu problem negara, apalagi menyelesaikannya. Inilah potret negara yang didominasi oleh para politisi minus negarawan. Kalau akhir-akhir ini anda seringkali muak dengan banyaknya politisi tak bermutu, itu karena demokrasi kita adalah demokrasi akrobatik. Meminjam istilahnya Tamsil Linrung, ini akibat rakyat telah dibuai oleh kemunafikan demokrasi. Dampaknya, banyak kebijakan dan produk hukum lahir dari akrobat politik. Keadaan semacam ini tentu memprihatinkan. Saatnya insaf nasional. Penting untuk melakukan revolusi cara memilih. Caranya? Mengedukasi pemilih untuk menggunakan rasionalitasnya dalam menentukan setiap pilihan, baik di pilkada, pileg maupun pilpres. Seorang calon pemimpin, atau pejabat apapun di tingkat elit, mulai DPR, kepala daerah hingga presiden, mesti dipilih berdasarkan track recordnya. Ini prinsip dan harga mati, jika kita memang ingin punya pemimpin negarawan yang bekerja untuk rakyat, bukan untuk pribadi, kelompok atau partainya. Pertama yang perlu diperhatikan adalah integritas calon pemimpin. Punya kasus hukum tidak? Terutama terkait dengan masalah korupsi. Kalau namanya pernah disebut oleh terdakwa di persidangan, ini orang tidak layak dipilih jadi pemimpin. Apalagi kalau pernah terima uang korupsi, meski telah dikembalikan. Kedua yang perlu dilihat adalah Politik Kehadiran calon pemimpin, Politik kehadiran adalah aktifitas politik yang tidak hanya untuk kepentingan politisi semata. Tetapi politisi hadir dan turut serta dalam menyelesaikan masalah masyarakat. Politisi hadir sebagai sumber mata air yang memberikan kepuasan dalam dahaga,menghibur dikala sedih, intinya harus hadir dan memberikan kemanfaatan, artinya gerakan politik kehadiran itu dilakukan jauh sebelum Pesta Demokrasi bukan pada saat menjelang pemilu saja.Ketiga adalah Popularitas dan Elektabilitas. Popularitas adalah tingkat keterkenalan di mata publik. Sedangkan Elektabilitas adalah tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria pilihan. Seorang yang populer belum tentu layak untuk dipilih. Dari sini, dapat ditarik kesimpulan mengapa elektabilitas berkaitan erat dengan popularitas. Seseorang yang hanya populer susah untuk dipilih karena belum tentu layak. Sebaliknya, meskipun seseorang memiliki elektabilitas, tetapi karena ia tidak populer, maka dalam pemilihan umum dia tidak akan terpilih. Maka perlu penilaian yang matang ketika kita hendak memilih pemimpin yang akan datang.Mulai saat ini, para tokoh masyarakat, pimpinan ormas, akademisi, intelektual, aktifis, agamawan, harus mulai mengkampanyekan cara memilih pemimpin yang benar. Memilih dengan otak, bukan dengan perasaan. Diantara cara yang efektif adalah dengan membanding-bandingkan calon pemimpin dari aspek integritas, Politik kehadiran, dan Popularitas dan Elektabilitas nya. Khususnya untuk calon pemimpin 2024, baik pilpres maupun pilkada. Rakyat harus juga mulai didorong untuk menolak praktek-praktek pencitraan yang dilakukan para kandidat itu. Tagline-nya: Prestasi Yes! Pencitraan No! Ini harus terus dikampanyekan, supaya pemilih semakin rasional dan tidak dibodoh-bodohin. Tidak terus dibohongin. Semakin banyak pemilih rasional, maka semakin besar peluang Indonesia mendapatkan pemimpin yang berkualitas. Seorang pemimpin yang ideal. Dan ini butuh peran dan kerja keras semua elemen bangsa.
Rif
