BANTENLINE.COM PANDEGLANG – Peringati HUT ke – 149 Pandeglang, Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kabupaten Pandeglang gelar Refleksi demonstrasi dan Mimbar bebas di hari ulang tahun peringatan ke 149 Pandeglang yang dilaksanakan di tugu jam alun- alun Pandeglang, dari sejak pukul 15:30 s/d 19.45 wib, Pada aksi tersebut sempat terjadi kericuhan setelah sebelumnya massa Aksi membawa ban bekas dan hendak membakar ban, sehingga terjadi benturan antara pihak keamanan dengan massa aksi (04/04/2023).
Ketua Umum HMI Cabang Pandeglang Entis Sumantri mengatakan bahwasanya kali ini kami menggelar Refleksi yang ke Dua (II) kalinya dari sejak tanggal 1 April hingga di selenggarakan kembali jilid II bersama Cipayung Plus Kabupaten Pandeglang .
Lanjut ketua umum sekaligus korlap aksi tersebut menyampaikan walapun bulan suci ramadhan tidak menyurutkan semangat juang kami. Kami apresiasi atas capaian pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang. Akan tetapi. kami selaku agent of Change dan perubahan, di kabupaten Pandeglang HMI akan hadir bersama masyarakat Pandeglang menyoroti beberapa permasalahan yang terjadi diantaranya kesenjangan sosial, komersialisasi pendidikan, Ekonomi, pengangguran, insfrastruktur, penegakkan supermasi hukum, serta persoalan korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN). Hal itu masih menjadi pusaran di daerah kita, maka pemerintah Kabupaten Pandeglang harus wujudkan tata ruang yang berkeadilan demi terciptanya masyarakat adil dan Makmur yang di ridho Allah SWT
di kabupaten Pandeglang, ” Katanya dalam orasi.
Selanjutnya “Tb Muhamad Apandi Selaku ketua Umum DPC GMNI Pandeglang mengatakan terjadi benturan antara massa aksi dengan aparat penegak hukum ini bukan lagi kejadian yang pertama kali akan tetapi sering kami di benturkan dengan aparat keamanan, dibawah kepemimpinan Irna Narulita dan Tanto Warsono Arban yang telah menjabat dua periode kami rasa gagal karena masih jauh dari kata sejahtera,” Ungkapnya.
Kemudian dari pada itu, ketua PMII Pandeglang Hendri Sahadi juga menilai bahwa Kesenjangan Sosial yang terjadi mengakibatkan Angka Kemiskinan Penduduk yang kian hari meningkat, pada tahun 2021 lalu, angka kemiskinan di Kabupaten Pandeglang mencapai 131.430 jiwa atau 10,72 persen dari jumlah penduduk sebanyak 1.272.687 jiwa.
Sedangkan angka kemiskinan pada tahun 2022, mencapai angka 114.650 atau 9,32 persen dari jumlah penduduk sebanyak 1.367.473 jiwa (Catatan Dinas Sosial), ditambah lagi semakin tinggi Angka Pengguran di Kabupaten Pandeglang naik 1,4 persen dari tahun 2021 sebesar 7,7 persen menjadi 9,24 persen pada 2022 (Catatan Badan Pusat Statistik). Maka inilah yang dinilai tidak relevan jika dibandingkan dengan usia 149 Pandeglang.” imbuhnya.
Disaat yang sama Ketua Umum Ek LMND Pandeglang Abdullah mengatakan bahwasanya Segera tuntaskan permasalahan kemiskinan dan pengangguran di kabupaten Pandeglang. Tuntaskan pemerataan pembangunan, inspratuktur jalan, Pendidikan, dan juga ekonomi. Wujudkan Pendidikan gratis, ilmiah, demokratis yang bisa di akses oleh masyarakat, dan berikan jaminan kesejahteraan bagi petani dan nelayan, rotasi mutase harus sesuai dengan peraturan bukan sesuai kepentingan keinginan evaluasi kinerja DPRD Pandeglang yang tidak berpihak tehadap masyarakat Pandeglang, ” Ungkapnya.
Supriyadi Ketua Umum SEMMI Pandeglang mengatakan Aparat Penegak hukum Polres, Kejari, dan Yudikatif dalam hal ini harus tegakan supermasi hukum yang baik, jujur, sehat, berkeadilan serta jangan peti es kan setiap kasus yang ada, jangan sampai A buse of Power dalam jabatannya. ” Tutup Cipayung plus.
