BANTENLINE.COM, JAKARTA – Aliansi Penyelamatan KONI DKI kembali menyuarakan keprihatinan atas kemunduran prestasi olahraga DKI Jakarta dalam tiga gelaran PON terakhir. Rentetan kegagalan itu dinilai sebagai cerminan dari persoalan mendasar dalam tata kelola internal, khususnya pada aspek pengelolaan keuangan KONI DKI.
Richards, perwakilan Aliansi Penyelamatan KONI DKI, menegaskan bahwa persoalan ini tidak lagi bisa dianggap sebagai isu biasa.
“Ketika prestasi turun dan angka-angka anggaran tidak sinkron, kita wajib mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di dalam KONI DKI,” ujarnya.
Menurut Richards, dugaan penyimpangan paling awal terlihat dari perubahan program PORKOT 2025 menjadi PORPROV dengan total anggaran sekitar Rp 3,5 miliar. Aliansi menemukan adanya dugaan pemotongan dana KONI Wilayah—yang seharusnya menerima Rp 500 juta—namun hanya dicairkan sebesar Rp 400 juta.
“Ini bukan selisih kecil. Ada Rp 100 juta yang perlu dijelaskan secara transparan,” tegasnya.
Richards juga menyoroti pemberian hibah fantastis kepada Cabang Olahraga Catur DKI, yang mencapai Rp 6,5 miliar untuk pelaksanaan Kejurnas Catur. Ia menyebut bahwa nilai tersebut sangat tidak lazim karena jauh di atas pola bantuan KONI pada umumnya.
“Lebih aneh lagi, bantuan itu awalnya tidak masuk NPHD, tapi tetap bisa cair tanpa rekomendasi resmi Dispora. Ini jelas harus dipertanyakan,” katanya.
Selain dua kasus besar tersebut, Aliansi juga menemukan dugaan tumpang tindih pembayaran honor atlet dan tenaga monitoring, hingga minimnya transparansi penggunaan dana APBD maupun sponsor untuk PON XXI/2024 di Aceh–Sumut. Richards mengatakan bahwa beberapa kasus kini juga sedang diproses oleh kepolisian, sementara BPK melakukan pemeriksaan lanjutan atas laporan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa seluruh persoalan ini harus dituntaskan segera agar tidak mengganggu persiapan kontingen DKI menuju PON XXII/2028 di NTT dan NTB.
“DKI sudah tiga kali gagal meraih juara umum. Kalau masalah internal tidak dibereskan, sulit berharap perubahan,” ujar Richards.
Aliansi Penyelamatan KONI DKI menyerukan agar aparat penegak hukum, BPK, dan Dispora turun tangan melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh. Dan apabila salah satu saja dugaan tersebut terbukti, maka yang paling bertanggung jawab secara hukum adalah Ketua Umum KONI DKI saat ini. Dan hal ini sekaligus bisa jadi akan melibatkan Pemprov DKI sebagai pemberi hibah bahkan bisa mencoreng nama baik UNJ sebagai almamaternya. Richards menutup dengan pernyataan bahwa transparansi adalah harga mati.
“Kami hanya ingin KONI DKI dikelola dengan bersih, profesional, dan bertanggung jawab,” tegasnya.(*)
