Ketum DPP PMN: RUU TNI Bukan Bangkitnya Orde Baru, Supremasi Sipil Tetap Terjaga

JAKARTA, BANTENLINE.COM – Ketua Umum DPP PMN (Persatuan Moderat Nasional), Kiki Fauzi Menilai Revisi Undang -Undang TNI yang telah disahkan justru baik, karena masih sesuai dengan cita-cita reformasi, yakni memperjelas dan membatasi status jabatan TNI. Sehingga kekhawatiran munculnya rezim militer seperti orde baru tidak akan terjadi.

Ditemui di kantor DPP PMN di Jalan Mangga Besar IV, Jakarta Barat, Kiki menilai, Revisi Undang-undang tersebut justru tetap menjaga supremasi sipil yang ditakutkan tergerus.

“Saya tidak melihat supremasi sipil terancam, justru supremasi sipil tetap berjalan, tapi di satu sisi bisa memberikan semangat bagi TNI dalam memberikan kinerja yang profesional,” ujar Kiki kepada awak media.

“Kami telah mengkaji pasal per-pasalnya, tidak perlu ada yang di takutkan sebenarnya, karena TAP MPR Nomor 6 & 7 Tahun 2000 tidak ada yang dilanggar,” tambah tokoh muda kaum moderat tersebut.

Ia juga mengatakan bahwa seluruh masyarakat Indonesia baik pemuda, mahasiswa serta masyarakat jangan terkena hoax atau adu domba pihak lain. Dirinya berkeyakinan bahwa TNI saat ini tetap bisa dipercaya, dan mustahil merusak negara.

“Jangan termakan hoax, tetap kondusif dan percaya Kepada TNI. TNI itu lahir dari rahim rakyat, saya yakin bahwa TNI tidak akan Merusak negara ini,” ungkapnya.

Meskipun demikian, Kiki Fauzi mengapresiasi segenap mahasiswa, akademisi, dan pemuda yang turut mengkritik ketika pembahasan RUU TNI dilakukan oleh DPR. Ini menandakan bahwa masyarakat masih peduli dan cinta kepada Indonesia.

“Memang kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus turut mengawasi, mengawal serta mendukung seluruh program-program kerja pemerintah agar pembangunan di Indonesia berjalan dengan baik. Kepada pemerintah juga harus mensosialisasikan terkait kebijakan yang sedang digodok kepada masyarakat agar tidak ada miskomunikasi ke depannya,” pungkasnya.