SEMMI Cilegon Kesal, Kritik Kinerja Walikota yang Cenderung Pencitraan

BANTENLINE.COM CILEGON – Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon sudah menginjak tahun ketiga pertama masa jabatan. Hal ini tentu menjadi sorotan publik khususnya masyarakat Kota Cilegon dalam menilai sejauh mana implementasi Visi Misi dan Janji-Janji Politik Pemimpin Daerah.

Dalam keberjalanannya Wali Kota dan Pemerintah Kota Cilegon telah mendapat sejumlah prestasi dan penghargaan dari pemerintah pusat. Namun pencapaian tersebut tidak sebanding lurus dengan kondisi masyarakat Cilegon hari ini.

Ketua Umum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Cilegon M. Faizal Nailusidqi angkat bicara, bahwa dalam dua tahun terakhir Visi Misi dan Janji-Janji Politik Pemimpin Daerah masih banyak yang belum ditunaikan. Kinerja pemimpin daerah belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Kota Cilegon.

“Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon telah gagal memimpin Kota Cilegon selama dua tahun terakhir ini. Hal ini ditandai dengan tidak terealisasinya sejumlah program pemerintah daerakhususnya dalam Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Implementasi Amdal, Pengembangan UMKM, Digitalisasi Pelayanan, dan lain sebagainya” ungkapnya.

Secara lebih lanjut Faizal memaparkan bahwa Kota Cilegon dalam dua tahun ini mengalami krisis SDM, bahwa masyarakat Cilegon seakan kehilangan arah seperti menjadi asing di tanah lahirnya sendiri tanpa memperoleh kesempatan berkarir di sektor industri sekitar.

“Hal ini dianggap tidak logis mengingat banyaknya pabrik-pabrik berjejer sepanjang jalan Kota Cilegon. Dalam hal ini Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon dianggap melanggar janji soal penyerapan 25.000 tenaga kerja, itu hanya omong kosong, ungkapnya.

” Masalah SDM pada aspek lain yaitu Pemerintah Daerah tidak mampu mengakomodir dan memfasilitasi masyarakat khususnya kaum milenial dalam mengembangkan skill, keterampilan dan hoby sesuai dengan minat dan bakatnya. Keberadaan kaum intelektual muda tidak pernah dilibatkan dalam proses formulasi kebijakan publik dalam membangun Kota Cilegon. Hal ini menggambarkan pemimpin daerah yang tidak aspiratif dan proaktif terhadap masyarakat,” tambah Faizal.

Masalah lain terjadi mengenai pembangunan infrastruktur, dimana masih banyak jalan umum yang rusak parah diantaranya jalan ajur mukmuk alias Jalan Lingkar Selatan (JLS), Jalan Tegal Bunder, Jalan Komplek Perumaha KS, dan masih banyak lagi.

“Tidak hanya masalah jalan, infrastruktur lain yang secara spesifik dijanjikan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon untuk mengadakan fasilitas hobby dan komunitas (Youth Center) ini pun tidak terealisasi alias omong kosong. Padahal di Kota Cilegon ini banyak Organisasi dan Komunitas Kepemudaan namun sayang sekali tidak difasilitasi oleh Pemerintah Kota Cilegon”, ungkap Faizal.

Kritik lain diungkapkan oleh Nasori Sekretaris Umum SEMMI Cabang Cilegon menyoal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bahwa keberadaan industri di Kota Cilegon telah memberikan dampak negatif karena telah mencemarkan lingkungan hidup.

“Sampai dengan hari ini tidak ada solusi konkret baik dari pihak swasta maupun Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon untuk mengatasi masalah polusi yang berimplikasi pada kesehatan masyarakat,” tegas Nasori.

Lebih lanjut ia menuturkan upaya preventif seharusnya dilakukan oleh pihak-pihak terkait guna menekan skala polusi dengan cara membangun kawasan wisata, taman bermain, reboisasi, dan revitalisasi go green di sepanjang jalan/sekitar kawasan industri.

Masalah selanjutnya terkait Dukungan UMKM yang juga bagian dari janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon melalui Kartu Cilegon Sejahtera (KCS).

“Dalam pelaksanaannya bantuan UMKM sebagaimana dilansir oleh selatsunda.com pada 04/01/2022, disebutkan bahwa pada tahun 2021 bantuan pinjaman modal usaha sebesar Rp 400 juta disalurkan kepada 600 pelaku UMKM pemegang KCS. Pada tahun 2022, alokasi penyaluran bantuan tersebut dinaikan menjadi Rp 1 miliar yang bersumber dari APBD Kota Cilegon, ujar Yesi Yunita Kepala UPT PDB (Pengelolaan Dana Bergulir) Dinas Koperasi dan UMKM Kota Cilegon.” Tandasnya.

“Nilai bantuan modal usaha yang diberikan kepada UMKM bervariatif mulai Rp 1 juta hingga Rp 5 juta. Pihaknya dalam meminimalisir adanya tunggakan intens melakukan pendampingan”, lanjutnya

Menanggapi kebijakan tersebut Kabid Ekonomi dan Kewirausahaan SEMMI Cabang Cilegon Uswatun Hasanah, menuturkan bahwa UMKM Kota Cilegon dua tahun terakhir ini belum sepenuhnya naik kelas. Hal ini dikarenakan dukungan UMKM dari Pemerintah hanya berlaku bagi pemegang Kartu Cilegon Sejahtera (KCS) dan hanya bersifat piutang.

“Masa dana yang bersumber dari APBD tidak secara murni dihibahkan kepada Para Pelaku UMKM khususnya Pelaku Usaha Rintisan, kok ini malah dihutangin kan aneh,” tutur Uswatun.

“Selain itu kami juga mempertanyakan transparansi anggaran bantuan modal usaha yang sudah terealisasi pada periode 2021-2022. Dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM Kota Cilegon baik via website ataupun akun sosial media resminya
tidak pernah mempublikasikan debit, kredit, maupun saldo anggaran yang sudah dikucurkan untuk bantuan modal UMKM. Jangan sampai ada permainan di sini,” tegas Uswatun.

Selanjutnya terkait dengan pelayan publik Pemerintah Kota Cilegon masih menerapkan sistem face to face atau manual. Mewujudkan Kota Cilegon Baru, Modern, dan Bermartabat hanyalah omongan belaka yang dalam faktanya tidak seindah apa yang diucapkan.

Kritikan yang sama muncul dari pengurus SEMMI Cilegon lainnya, Kabid Komunikasi dan Informasi SEMMI Cabang Cilegon Aprilia Sri Utami menuturkan, bahwa nyatanya Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Cilegon yang dicanangkan sebagai akses satu pintu pelayanan publik belum menerapkan sistem layanan berbasis digital. Artinya seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon masih menerapkan sistem klasik.

” Hal ini menunjukan bahwa kapabilitas dan kredibilitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Cilegon harus dirombak secara holistik. Kalo kerjaannya cuma ngopi dan haha hihi bagaimana Cilegon mau maju dan siap menghadapi tantangan global,” Tutup Uswah.