Lakpesdam PBNU Sukses Gelar Halaqah Fikih Peradaban di Malnu Menes

BANTENLINE.COM, PANDEGLANG – Sejak diluncurkannya Halaqah Fikih Peradaban pada 11 Agustus 2022 lalu oleh Lakpesdam PBNU, program tersebut telah banyak digelar di berbagai tempat. Salah satunya sukses diselenggarakan di Pondok Pesantren Ma’had Al-Mu’awanah MALNU, Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten pada hari Minggu (11/09/2022) lalu.

Dari 250 seri yang akan dilaksanakan, Halaqah Fikih Peradaban tersebut, diisi oleh para narasumber yang terdiri dari Pengurus PBNU dan PWNU Banten.

Hadir sebagai narasumber, yaitu Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) PBNU tahun 2015-2021 Dr. KH Rumadi Ahmad, MA., Katib Syuriah Dr. KH. Abdul Moqsith Ghazali, MA. Ketua RMI PWNU Banten KH. Imaduddin Utsman dan M. Idris Mas’udi, M. Hum.

Selain itu, turut hadir juga memberikan sambutan Katib Syuriah PBNU KH. Sarmidi Husna dan Pengasuh Pondok Pesantren Ma’had Al-Mu’awanah KH. Uuf Zaki Gufron.
KH. Sarmidi Husna dalam sambutannya menjelaskan bahwa PBNU Memilih MALNU Menes Menjadi salah satu tempat penyelenggaraan Halaqah FIkih Peradaban karena merupakan tempat bersejarah bagi Nahdlatul Ulama.

“Menes pernah menjadi tuan rumah Mukataman NU Ke-13 pada tahun 1938 dan pada momen tersebut muncul benih berdirinya organisasi perempuan Muslimat Nahdlatul Ulama,” ucap Katib Syuriah PBNU itu.

Selanjutnya, ia juga mengatakan bahwa Halaqah Fikih Peradaban yang digagas PBNU itu, dilatarbelakangi oleh dua kejadian luar biasa pada saat NU didirikan.

“Pertama, runtuhnya Khilafah Turki Utsmani dan dampaknya pada kehidupan politik/siyasah keagamaan di seluruh dunia. Saat itu dunia Islam menjadi tidak punya pegangan imamah yang jelas. Sehingga ada kekosongan imamah yang berdampak pada masalah tatbiqus syari’ah,” ucapnya tegas.

Oleh karena itu, menurut Katib Syuriah PBNU tersebut, dunia saat ini butuh peradaban politik yang baru karena ada beberapa masalah yang mesti direspon di antaranya masalah Imamah dan wilayah (batas daerah, negara, bangsa), kemanusiaan dan globalisasi.

“Kedua, sejak saat itu Kiai-kiai NU sudah mulai merintis peradaban baru yang luar biasa tentang Emansipasi peran perempuan. Antara lain pada momen muktamar ke 13 NU ada dua orang tokoh perempuan ulama berpidato di depan ulama laki-laki. Isi pidato menuntut kesetaraan hak perempuan dalam pendidikan. Peristiwa seperti ini belum ada di forum pertemuan di belahan dunia manapun,” lanjut KH. Sarmidi.

Selain itu, KH. Sarmidi Husna juga menegaskan bahwa Halaqah Fikih Peradaban adalah usaha merespon beberapa permasalahan yang muncul di era ini.

“Sebagaimana Tema Negara bangsa pada Halaqah kali ini, forum ini di antaranya akan membincangkan tentang status warga Negara non muslim di Negara bangsa. Bagaimana harus menyebutnya dan bagaimana memberikan status untuknya menurut hukum Islam,” tegasnya.

Lanjutnya, Halaqah Fikih Peradaban juga bagian dari rangkaian usaha untuk mendapat masukan dari ulama di berbagai daerah mengenai masalah-masalah yang berkenaan dengan negara bangsa.

“Permasalahan yang terkumpul akan dirumuskan di forum R20 dengan harapan bisa menjadi acuan peradaban baru yang lebih kondusif, aman dan sejahtera. Penting menyapa ulama. Karena ulama yang punya otoritas untuk memberikan jawaban untuk masalah-masalah tersebut,” tandas KH Sarmidi.

Sementara itu, Ketua Lakpesdam PBNU 2015-2021, Dr. KH Rumadi Ahmad, MA. mengatakan bahwa Halaqah Fiqih Peradaban merupakan program yang diluncurkan oleh PBNU dalam rangkaian rangkaian Hari Lahir (Harlah) 1 Abad NU.

“Program ini akan dilaksanakan di 250 titik se-Indonesia selama lima bulan. Puncaknya akan digelar Muktamar Fiqih Peradaban pada Januari 2023 mendatang,” ungkap KH Rumadi saat memberikan pengantar materi Halaqah Fikih Peradaban.

Lanjutnya, KH Rumadi menjelaskan bahwa Halaqah Fikih Peradaban ini bertujuan untuk mendorong agar kiai-kiai NU memulai kembali perbincangan tentang fikih peradaban.

“Perbincangan Fikih tersebut tidak hanya memikirkan keadaan di Indonesia tetapi juga di dunia. Selain itu juga agar warga kultural NU di bawah tidak ketinggalan dalam percakapan seperti ini. Jadi sangat diharapkan Halaqah Fikih Peradaban ini ke depannya mampu menjaring aspirasi Kiai NU mengenai tema ini.” ungkapnya.

Menurut Dr. KH Rumadi Ahmad, saat ini dunia sedang mengalami perubahan besar yang membawa implikasi besar di semua agama.

“Agama harus melihat, mengakselerasi, mengkontekstualisasikan ajarannya supaya tidak dipandang sebagai penghambat kemajuan. Tapi bagaimana agama bisa menjawab persoalan-persoalan baru semacam ini. Dan NU sebagai kelompok besar harus bisa meresponnya lewat agenda Halaqah Fikih Peradaban seperti ini,” tegas Ketua Lakpesdam PBNU itu.

Lanjutnya, KH Rumadi menuturkan bahwa tujuan lain dalam program ini adalah untuk membangun platform kampanye praktek baik penyelenggaraan negara bangsa kepada dunia.

“NU punya otoritas untuk mengajak kampanye perdamaian supaya kehidupan dunia tidak diwarnai peperangan. Halaqah Fikih Peradaban membangun energy bersama untuk mencapainya,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pengasuh Pondok Pesantren Ma’had Al-Mu’awanah KH. Uuf Zaki Gufron, berharap agar acara ini menghasilkan poin yang maslahat untuk umat secara umum.

“Saya berharap juga para pakar politik NU dapat memiliki karakter politik yang luwes, bijaksana dan moderat sebagaimana yang didapat dipelajari dari para ulama terdahulu seperti dari kisah imam Syafii yang memberikan jawaban diplomatis saat diadili oleh Hakim pada zaman kholifah al-Ma’mun tentang status hadits atau qodim al-Qur’an,” tuturnya dalam sambutan penutup. (Agustin)