Perkuat Pentahelix, Kepala BNPT: Siap Bela Negara dan Amankan Konstitusi

BANTENLINE.COM, NASIONAL – Memperkuat sinergi Pentahelix dengan unsur daerah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, berdialog dengan Kapolda Provinsi Jawa Timur Irjen Pol. Nico Afinta di Kantor Mapolda Jawa Timur pada Selasa (15/03).

Pentahelix hadir sebagai salah satu implementasi nyata, kata Boy Rafli, dalam menggabungkan seluruh potensi nasional termasuk di dalamnya unsur daerah untuk membentuk kekuatan bersama melawan ideologi radikalisme dan terorisme.

Keterlibatan seluruh unsur daerah terutama satuan wilayah yang harus diperkuat dengan satu tujuan yakni menjaga semangat bela negara dan mengamankan konstitusi.

“Kami mengembangkan program pentahelix beragam unsur, karena ideologi radikal intoleran bisa menyasar siapa saja. Maka dari itu, kita harus maksimalkan peran setiap unsur negara, termasuk Polda Jatim untuk selalu berperan menjaga semangat bela negara dan bersama kita mengamankan konstitusi,” jelasnya.

Selain itu Boy Rafli menambahkan, bahwa BNPT menggandeng seluruh komponen masyarakat di wilayah Jatim dalam meningkatkan kesiapsiagaan nasional, mulai dari unsur pemerintah, pelajar termasuk santri hingga tokoh agama.

“Dalam mempersiapkan seluruh elemen masyarakat dari ancaman aksi terorisme dan bahaya laten paham radikal terorisme, di Jatim sendiri kami bekerjasama dengan tokoh – tokoh agama dan kalangan santri. Hal ini dikarenakan suara dari ulama – ulama moderat harus lebih masif terdengar , ulama menjadi influencer yang menyuarakan Islam Rahmatan Lil Alamin. Kami mengangkat simpul – simpul Islam yang moderat,” lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Jawa Timur menjelaskan, untuk pencegahan aksi radikal dan terorisme di Jawa Timur adalah bisa mengcounter Medsos.

“Media sosial saat ini sering digunakan untuk menyebar paham – paham dan ajakan yang bertentangan dengan nilai luhur Pancasila. Guna menanggulangi hal tersebut, Jawa timur sendiri menginisiasi perlunya suatu badan yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Pemprov untuk memfilter informasi atau berita yang akan diterima publik yang akan beranggotakan Kabid, Humas Polda, Kepala Penerangan Kodan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jatim, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI),” jelasnya.

“Setiap unsur pemerintah harus fokus dengan perannya masing-masing dalam penanganan aksi radikal terorisme dan peningkatan sinergi untuk menjaga keutuhan NKRI,” tutup Nico.

Kontributor: Aep Budiman