Eskalasi Timur Tengah, PP KAMMI: Momentum Percepat Agenda Kemandirian Energi Nasional

BANTENLINE, JAKARTA — Eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran menjadi peringatan serius bagi stabilitas energi global. Ketegangan di kawasan Timur Tengah, khususnya yang berpotensi mengganggu jalur strategis seperti Selat Hormuz, dapat memicu lonjakan harga minyak dunia secara drastis dan berdampak langsung pada negara-negara pengimpor energi, termasuk Indonesia.

Ketua Harian PP KAMMI, Fathiykan Abdullah, menegaskan bahwa situasi global saat ini harus dibaca sebagai momentum untuk mempercepat agenda kemandirian energi nasional.

“Ketergantungan pada impor minyak adalah titik lemah struktural yang harus segera diatasi. Konflik global hari ini membuktikan bahwa stabilitas energi kita tidak boleh ditentukan oleh dinamika geopolitik di luar negeri,” tegas Fathiykan Abdullah.

Indonesia, yang masih mengimpor minyak dalam jumlah besar, menghadapi risiko tekanan berat terhadap APBN apabila harga minyak dunia melonjak. Beban subsidi dapat meningkat signifikan, defisit fiskal melebar, serta inflasi berpotensi melonjak akibat kenaikan harga BBM dan biaya logistik.

Menurut Fathiykan, visi swasembada energi yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto menjadi sangat relevan dalam situasi ini. Indonesia tidak boleh hanya bersikap reaktif, tetapi harus membangun sistem energi yang tangguh dan berbasis sumber daya domestik.

“Kami memandang penguatan biodiesel berbasis kelapa sawit sebagai langkah realistis dan strategis. Setiap peningkatan bauran biodiesel berarti pengurangan ketergantungan terhadap impor minyak mentah. Ini bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan bagian dari strategi ketahanan nasional,” lanjutnya.

PP KAMMI menilai bahwa kelapa sawit memiliki potensi besar sebagai instrumen stabilisasi energi nasional, terutama melalui optimalisasi program pencampuran biofuel. Namun, penguatan sektor ini harus dibarengi dengan tata kelola yang transparan, berkelanjutan, dan berkeadilan.

“Pengembangan sawit tidak boleh mengulang kesalahan tata ruang dan kerusakan ekologis di masa lalu. Regulasi harus tegas, pengawasan harus ketat, dan keberlanjutan lingkungan harus menjadi prioritas,” ujar Fathiykan.

Lebih lanjut, PP KAMMI mendorong pemerintah untuk mempercepat regulasi turunan terkait peningkatan bauran biodiesel. Memperkuat riset dan inovasi energi terbarukan berbasis sumber daya lokal. Menjamin stabilitas harga dan distribusi energi bagi masyarakat kecil. Serta, membangun cadangan energi strategis nasional sebagai bantalan krisis.

“Dalam situasi global yang tidak stabil, berdiri di atas kaki sendiri adalah keharusan strategis. Swasembada energi bukan sekadar slogan, tetapi fondasi ketahanan ekonomi bangsa,” tutup Fathiykan Abdullah.

PP KAMMI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan energi nasional agar berpihak pada kedaulatan bangsa, kesejahteraan rakyat, dan keberlanjutan lingkungan.(*)