Bukan Klaim SEA Games, Pakar Sebut Keberhasilan KONI DKI Jakarta Harusnya Diukur dari PON

BANTENLINE.COM, JAKARTA – Beberapa pakar menilai KONI DKI Jakarta mengklaim keberhasilan dalam pembinaan atlet berprestasi dengan menyebut raihan atlet asal Jakarta berhasil meraih medali emas pada SEA Games Thailand 2025.

Namun, benarkah klaim tersebut dapat sepenuhnya dikaitkan dengan kinerja pembinaan KONI DKI Jakarta, mengingat seluruh atlet yang tampil di SEA Games wajib mengikuti Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) yang diselenggarakan oleh PB/PP cabang olahraga dan KONI Pusat?. Dalam hal ini performa atlet diperbaiki dan ditingkatkan menjadi tanggungjawab pembinaan di Pelatnas.

Menanggapi hal ini, pakar olahraga nasional Prof. Dr. Jonni Siahaan, M.Kes., memberikan pandangan kritis terkait tolok ukur keberhasilan organisasi olahraga daerah.

Dia menegaskan bahwa tolok ukur utama keberhasilan KONI Provinsi, termasuk KONI DKI Jakarta, harus diukur dari prestasi pada Pekan Olahraga Nasional (PON), bukan dari klaim keberhasilan atlet di ajang internasional seperti SEA Games, Asian Games, atau Olimpiade.

Menurut Prof. Jonni, dalam sistem pembinaan olahraga nasional, PON merupakan target strategis KONI Provinsi. Sementara itu, ajang internasional sepenuhnya berada dalam kewenangan Pengurus Besar/Pengurus Pusat (PB/PP) cabang olahraga bersama KONI Pusat.

“Secara sistem, atlet yang berprestasi di PON akan diseleksi untuk masuk Pelatnas. Sejak tahap itu, pembinaan, pengelolaan program latihan, hingga manajemen prestasi atlet tidak lagi menjadi kewenangan KONI Provinsi, melainkan PB/PP cabor dan KONI Pusat,” ujar Prof. Jonni.

Ia menilai klaim keberhasilan KONI DKI Jakarta atas prestasi atlet Jakarta di SEA Games kurang tepat secara struktural dan tata kelola olahraga prestasi. Menurutnya, jika KONI DKI mengklaim berkontribusi pada fase pembinaan awal atlet, hingga berhasil memperoleh medali emas di PON, hal itu masih dapat dipahami. Namun, jika keberhasilan SEA Games diklaim sebagai prestasi organisasi olahraga daerah, maka klaim tersebut kurang tepat.

“Klaim itu tidak sesuai dengan pembagian kewenangan dalam sistem keolahragaan nasional,” tegasnya.

Lebih lanjut, Prof. Jonni menyoroti kegagalan DKI Jakarta meraih juara umum PON dalam tiga edisi berturut-turut. Menurutnya, kondisi tersebut tidak sejalan dengan narasi keberhasilan pembinaan yang sering disampaikan dengan merujuk pada prestasi internasional.

“Seharusnya ada korelasi yang lurus antara dominasi di PON dengan banyaknya atlet yang kemudian berprestasi di SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade. Jika PON terus gagal, tetapi klaim internasional justru tinggi, maka ini patut dipertanyakan secara serius,” katanya.

Ia juga mengkritisi penggunaan indikator keberhasilan KONI DKI Jakarta yang merujuk pada capaian di POMNAS 2025, POPNAS 2025, serta PON Cabang Olahraga Beladiri. Menurut Prof. Jonni, indikator-indikator tersebut tidak representatif untuk menilai keberhasilan pembinaan olahraga prestasi tingkat KONI provinsi.

“PON Beladiri mayoritas diikuti atlet lapis dua dari daerah lain, sementara DKI Jakarta menurunkan atlet lapis satu. Selain itu, PON Beladiri juga belum tuntas karena masih ada delapan cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Manado pada 2026,” jelasnya.

Oleh karena itu, Prof. Jonni menilai sudah tepat apabila ada kritik terhadap kegagalan KONI DKI Jakarta dalam memenuhi target prestasi PON, karena harus mampu menjadi panutan dan barometer keberhasilan pencapaian prestasi PON dan Nasional guna memberi sumbangsih atlet yang relatif banyak bertanding di ajang internasional. Penggunaan indikator keberhasilan yang kurang relevan, serta klaim atas prestasi internasional yang berada di luar kewenangan organisasi daerah justru dianggap sebagai upaya melemahkan keberhasilan pembinaan olahraga prestasi di Jakarta.

“Justru kritik ini lahir dari kepedulian terhadap masa depan olahraga prestasi Jakarta. Yang dibutuhkan adalah evaluasi menyeluruh, bukan euforia event dan pesta seremoni,” ujarnya.

Dalam konteks kepemimpinan olahraga, Prof. Jonni juga menekankan pentingnya sikap arif dan bijaksana, khususnya terkait regenerasi organisasi. Ia menyinggung prinsip sportivitas dalam manajemen olahraga perlu dijunjung tinggi pemimpin dalam organisasi.

“Dalam prinsip sportivitas, jika sebuah kepemimpinan telah gagal tiga kali di PON, seharusnya ada keinginan yang kuat untuk memberi kesempatan kepada figur lain yang lebih kompeten,” tegasnya.

Prof. Jonni menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa keberhasilan KONI DKI Jakarta harus diukur secara objektif dan terukur, yakni mampu meraih juara umum PON, mampu mencapai target prestasi PON dan Nasional yang selalu dijadikan barometer keberhasilan pembinaan olahraga prestasi daerah di setiap ajang PON, serta memiliki korelasi signifikan dengan jumlah atlet yang berprestasi di ajang internasional.

“Olahraga prestasi tidak bisa dibangun dengan klaim, tetapi dengan sistem pembinaan jangka Panjang, kinerja, dan integritas,” pungkas Prof. Dr. Jonni Siahaan, M.Kes, Komisioner Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK) Kemenpora RI tahun 2020. (*)